nuansainvestigasi.com – JAKARTA — Pemerintah memperluas strategi pemberantasan judi online dengan tidak lagi hanya mengandalkan pemblokiran situs maupun penghapusan konten. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini mendorong penanganan yang mencakup seluruh mata rantai perjudian, mulai dari penyebaran promosi, akses pengguna, transaksi hingga aliran dana.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan perubahan modus yang dilakukan pelaku membuat penanganan judi online membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Menurut Meutya, pemutusan akses terhadap situs dan konten tetap diperlukan, tetapi langkah tersebut tidak akan cukup apabila jaringan perjudian masih memiliki jalur lain untuk menjangkau pengguna dan mengalirkan uang.
Pemerintah karena itu berupaya mempersempit ruang gerak pelaku dari berbagai sisi, termasuk melalui koordinasi dengan sektor keuangan dan aparat penegak hukum.
Jutaan Konten Judi Telah Ditangani
Besarnya tantangan pemberantasan judi online terlihat dari jumlah konten yang telah ditindak pemerintah.
Berdasarkan data yang disampaikan Kemkomdigi, sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025 terdapat lebih dari 2 juta konten perjudian yang ditangani. Sebagian besar berupa situs dan alamat IP, sementara konten lainnya ditemukan pada berbagai platform dan layanan digital.
Persebaran tersebut menunjukkan bahwa promosi perjudian tidak hanya muncul melalui situs khusus judi. Pelaku juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau calon pemain.
Kondisi itu membuat pemblokiran satu situs tidak otomatis menghentikan aktivitas perjudian. Ketika satu alamat diputus, pelaku dapat membuat alamat baru atau menggunakan saluran lain untuk kembali menyebarkan promosi.
Fenomena tersebut juga terlihat dalam pengawasan Komdigi pada 2026. Pada 1 Oktober 2026, Kemkomdigi menyebut telah menangani sekitar 4,1 juta konten perjudian, dengan sekitar 3,6 juta di antaranya berupa situs dan alamat IP. Portal Komdigi
Pemerintah Bidik Ekosistem Perjudian
Meutya menilai ukuran keberhasilan pemberantasan judi online tidak seharusnya hanya dilihat dari banyaknya konten yang berhasil dihapus.
Hal yang lebih penting adalah apakah intervensi pemerintah mampu mengurangi paparan masyarakat, mempersempit akses, menekan transaksi dan pada akhirnya mengurangi kerugian yang ditimbulkan judi online.
Karena itu, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap bagian lain dari ekosistem perjudian, terutama transaksi keuangan.
Pada Juli 2026, Kemkomdigi menyatakan telah memperkuat kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri perbankan dan aparat penegak hukum untuk memutus mata rantai judi online.
Dalam kerja sama tersebut, pemerintah tidak hanya mengejar situs perjudian, tetapi juga rekening yang diduga digunakan untuk menampung dana hasil aktivitas tersebut. Portal Komdigi
Langkah ini menjadi penting karena situs perjudian dapat kembali dibuat setelah sebuah alamat diblokir. Sebaliknya, apabila jalur transaksi dan sumber pendanaan dapat diputus, ruang gerak jaringan perjudian diharapkan semakin sempit.
Platform Digital Juga Diminta Bertanggung Jawab
Selain menyasar situs dan transaksi, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap platform digital.
Komdigi menggunakan mekanisme Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN untuk mendorong penyelenggara platform memenuhi kewajiban dalam menangani konten yang melanggar ketentuan.
Pemerintah juga menghadapi modus baru berupa penyebaran promosi judi melalui komentar dan spam di media sosial.
Pada Juni 2026, misalnya, Komdigi dan Meta sepakat membentuk tim bersama setelah pemerintah menemukan peningkatan promosi judi online melalui komentar spam. Komdigi mencatat lonjakan sekitar 128 persen modus tersebut dalam periode dua pekan dibandingkan rata-rata temuan Januari hingga Juni 2026. Portal Komdigi
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku terus mencari cara baru untuk menghindari pengawasan.
Karena itu, pemberantasan judi online membutuhkan sistem yang mampu mengikuti perubahan pola distribusi konten dan aktivitas pelaku di ruang digital.
Dampaknya Mulai Menyentuh Kelompok Rentan
Persoalan judi online tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ilegal di internet. Dampaknya juga dapat merembet ke kondisi ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan.
Pemerintah sebelumnya mencatat adanya keterkaitan aktivitas judi online dengan penerima bantuan sosial. Data tersebut menjadi perhatian karena dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat berpindah ke aktivitas perjudian.
Selain persoalan ekonomi, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap paparan judi online kepada anak-anak.
Kemkomdigi pada Mei 2026 menyebut hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu merupakan anak berusia di bawah 10 tahun. Portal Komdigi
Data tersebut membuat persoalan judi online juga berkaitan erat dengan perlindungan anak di ruang digital.
Paparan sejak usia dini dapat terjadi melalui berbagai kanal digital, termasuk permainan dan platform yang digunakan anak sehari-hari. Karena itu, pengawasan orang tua, platform digital, pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Pemberantasan Tidak Bisa Dilakukan Satu Lembaga
Pemerintah menyadari karakter judi online membuat pemberantasannya tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kementerian atau lembaga.
Komdigi memiliki peran dalam pengawasan ruang digital dan pemutusan akses. Sementara itu, sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendeteksi dan menghentikan transaksi mencurigakan.
Aparat penegak hukum juga diperlukan untuk mengejar jaringan dan pihak yang berada di balik operasional perjudian.
Pola kerja lintas sektor tersebut telah diperkuat pemerintah. Kemkomdigi sebelumnya menyatakan bahwa pemberantasan judi online harus mencakup pemutusan akses, pemutusan aliran dana, identifikasi pelaku hingga penegakan hukum. Portal Komdigi
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berusaha mengubah strategi dari sekadar mengejar konten menjadi membongkar ekosistem yang memungkinkan perjudian tetap berjalan.
Perang Judi Online Belum Berakhir
Meskipun jutaan konten telah ditangani, pemerintah mengakui pekerjaan pemberantasan judi online masih panjang.
Pelaku terus mengembangkan metode baru untuk menyebarkan promosi, mengarahkan pengguna dan menjalankan transaksi. Karena itu, pemblokiran satu situs tidak dapat menjadi akhir dari penanganan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat tidak kembali menemukan jalur perjudian melalui alamat baru, akun baru maupun platform lain.
Pemerintah juga perlu memastikan langkah penindakan berjalan bersama edukasi masyarakat agar pengguna memahami risiko ekonomi dan sosial dari judi online.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya ditentukan oleh jumlah situs atau konten yang berhasil diblokir. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh pemerintah mampu mempersempit akses, menghentikan transaksi dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.
Dengan strategi yang melibatkan sektor digital, keuangan dan penegakan hukum, pemerintah berharap mata rantai perjudian online dapat diputus lebih menyeluruh.
Referensi : Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), OJK, serta data pemerintah terkait pemberantasan judi online.
(eL)
Tinggalkan Balasan