Nuansainvestigasi.com-JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan infrastruktur kecerdasan artifisial (AI) dan pusat data untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan energi dan air agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan peningkatan pemanfaatan AI akan membuat kebutuhan terhadap kapasitas komputasi semakin besar. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap pusat data sebagai infrastruktur utama untuk menjalankan berbagai layanan digital dan teknologi berbasis AI.
Meski demikian, pembangunan pusat data tidak dapat hanya dilihat dari sisi kebutuhan teknologi dan investasi. Daya dukung wilayah juga harus menjadi pertimbangan sebelum pembangunan dilakukan.
Menurut Meutya, ketersediaan energi dan air harus dipastikan terlebih dahulu pada lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan pusat data. Kebutuhan masyarakat terhadap kedua sumber daya tersebut tidak boleh terganggu akibat aktivitas pusat data.
Lokasi Pusat Data Harus Dipilih Secara Cermat
Meutya menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan sebelum menentukan lokasi pembangunan pusat data. Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan komputasi, jumlah pengguna internet, konektivitas jaringan, hingga ketersediaan sumber daya di wilayah yang bersangkutan.
Artinya, suatu wilayah tidak serta-merta dapat dipilih hanya karena memiliki lahan atau akses terhadap jaringan telekomunikasi. Kapasitas listrik dan ketersediaan air juga harus dihitung, begitu pula kualitas konektivitas yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pusat data.
Pendekatan tersebut penting karena pusat data membutuhkan infrastruktur pendukung dalam jumlah besar. Operasional fasilitas berlangsung sepanjang waktu sehingga membutuhkan pasokan energi yang stabil dan sistem pendinginan yang memadai.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan keberadaan pusat data tidak menimbulkan tekanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat di sekitarnya.
Perkembangan AI Tingkatkan Kebutuhan Komputasi
Pertumbuhan teknologi AI dalam beberapa tahun terakhir membuat kebutuhan terhadap kemampuan komputasi meningkat.
Berbagai layanan AI membutuhkan fasilitas komputasi dengan kapasitas besar untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data. Kondisi tersebut mendorong perusahaan teknologi dan investor melihat Indonesia sebagai salah satu lokasi pengembangan infrastruktur digital.
Pemerintah juga membuka peluang investasi di sektor pusat data, komputasi awan, dan teknologi AI sebagai bagian dari pengembangan ekonomi digital nasional.
Namun, Meutya mengingatkan agar pembangunan pusat data tetap disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Indonesia tidak boleh sekadar mengejar pertumbuhan jumlah pusat data tanpa memperhitungkan kemampuan infrastruktur di setiap wilayah.
Menurutnya, perlu ada ruang penyangga atau buffer agar pembangunan pusat data tetap terkendali dan tidak menimbulkan kelebihan kapasitas.
Kebutuhan Energi Menjadi Perhatian
Pusat data merupakan fasilitas yang membutuhkan listrik dalam jumlah besar. Selain menjalankan server, listrik juga digunakan untuk sistem pendinginan, keamanan, penyimpanan, serta berbagai perangkat pendukung lainnya.
Karena itu, peningkatan jumlah pusat data berpotensi meningkatkan kebutuhan energi di wilayah tempat fasilitas tersebut dibangun.
Pemerintah perlu memastikan tambahan kebutuhan listrik tersebut tidak mengurangi kualitas maupun ketersediaan layanan energi yang digunakan masyarakat dan sektor lainnya.
Ketersediaan Air Juga Harus Dijaga
Selain energi, air menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan lokasi pusat data.
Sistem pendinginan pada pusat data tertentu membutuhkan air sebagai bagian dari proses pengendalian suhu peralatan. Karena itu, penggunaannya harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun sektor lain yang bergantung pada sumber air yang sama.
Meutya menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pembangunan.
Dengan demikian, pembangunan pusat data tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan investor atau kebutuhan industri teknologi, tetapi juga kondisi lingkungan dan kemampuan wilayah dalam menyediakan sumber daya.
Pertumbuhan Digital Harus Berkelanjutan
Menurut Meutya, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif tetap membutuhkan dukungan infrastruktur pusat data. Indonesia membutuhkan kapasitas komputasi yang memadai apabila ingin mengembangkan teknologi AI dan berbagai layanan digital.
Namun, pertumbuhan tersebut harus dilakukan secara terukur.
Pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan jangka panjang sehingga investasi yang masuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada saat yang sama, pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan infrastruktur daerah.
Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menarik investasi teknologi global ke Indonesia. Masuknya perusahaan teknologi dapat memperkuat ekosistem digital nasional, tetapi pembangunan fisik yang menyertainya harus tetap memperhatikan daya dukung wilayah.
Tidak Sekadar Mengejar Jumlah Pusat Data
Pernyataan Meutya menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan pembangunan pusat data dalam kerangka perencanaan yang lebih luas.
Indonesia memang membutuhkan pusat data untuk mendukung transformasi digital dan perkembangan AI. Namun, jumlah fasilitas yang dibangun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Ketersediaan listrik, air, konektivitas, kebutuhan komputasi, dan kondisi masyarakat sekitar perlu diperhitungkan secara bersamaan.
Dengan perencanaan tersebut, pertumbuhan infrastruktur digital diharapkan dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat.
Perkembangan AI pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kemampuan teknologi, tetapi juga fondasi infrastruktur yang kuat. Karena itu, pembangunan pusat data di Indonesia akan semakin membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pertumbuhan ekonomi digital tidak menimbulkan tekanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
referensi : Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), ANTARA, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Tinggalkan Balasan